Buatlah ringkasan cerita tentang pengkhianatan G 30 S-PKI! tolong dibantu ya...

Mapel: Sejarah
Kelas : 9 SMP
Kategori  : peristiwa G 30 SPKI
Kata Kunci : PKI, penghianatan
Pembahasan:

Kekacauan bermula dari PKI yang memfitnah adanya Dewan Jenderal yang sedang mempersiapkan kudeta. PKI mengkambinghitamkan Dewan Jenderal padahal PKI sendirilah yang akan mengkudeta Sukarno. Sukarno yang didukung oleh PKI dapat dimanipulasi untuk membela partai yang berideologi komunis ini. Sukarno memberi perintah kepada Letkol Untung untuk menindak para Jenderal.
Malam hari tanggal 30 September 1965 Pasukan pengawal presiden "Cakrabirawa" yang ternyata adalah orang-orang PKI menculik dan menyiksa tujuh jenderal  antara lain: Pierre Tendean, Ahmad Yani, Mayjen M. T. Haryono, Sutoyo Siswomiharjo, Mayor Jenderal Siswondo Parman, dan Letnan Jenderal Soeprapto ,  Brigadir Jenderal D. I. Pandjaitan. Mayat dan tahanan penculikan dibawa ke kamp G30S / PKI di Lubang Buaya dan akhirnya semua dibunuh kemudian dilempar ke dalam sumur. 
Keesokan harinya melalui radio, Untung menyatakan bahwa G30S telah bergerak untuk mencegah sebuah kudeta oleh Dewan Jenderal dan mengumumkan pembentukan sebuah "Dewan Revolusi". Suharto mengambil alih kendali sementara Angkatan Darat dan mulai merencanakan serangan balik dengan anak buahnya. Suharto memberi perintah kepada pimpinan pasukan RPKAD Letnan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo untuk segera merebut RRI. Para pemimpin G30S melarikan diri dari Halim, dan pasukan Suharto merebut kembali pangkalan udara tersebut. Beberapa waktu kemudian, pasukan pimpinan Suharto menyerang markas G30S / PKI. Mayat para jenderal diangkat dari sumur lalu dikebumikan.
Pasca peristiwa pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya, situasi politik di Indonesia semakin memanas. Rakyat mulai turun kejalan menuntut pembubaran PKI. Suharto dipanggil ke Istana Bogor dan berbicara dengan Sukarno. Sukarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret ditahun 1966, yang isinya memerintahkan Letjen Suharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk segera mengendalikan situasi dan keadaan dengan mengambil tindakan yang dianggap perlu demi menjaga keamanan dan kestabilan pemerintahan.