Kondisi politik pada tahun 1959-1965

Sejarah Indonesia (1959-1966) adalah masa di mana Sistem Terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran terpusat pada pemimpin negara, kala itu Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.

Ide demokrasi terpimpin ditandai oleh Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan dikeluarkan Dekrit Presiden memuat tiga ketentuan pokok:
1. Membubarkan konstituante
2. Menetapkan pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPAS

Kebijakan Peerintah di Bidang Politik
1. Pebentukan MPRS
2. Pembentukan DPAS
3. Pembentukan Kabinet kerja
3. Melakukan Penataan Organisasi Pertahanan dan Keamanan
4. Penyederhanaan Partai Poltiik
5. Pembentukan Front Nasional

Kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri
1. Kebijakan nasakomisasi di seluruh bidang kehidupan
2. Pemberian atribut-atribut kebesaran bagi Presiden "Pemimpin Besar Revolusi"
3. Keputusan MPRS untuk memasukkan pidato kenegaraan Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yag berjudul "penemuan kembali revolusi kita" Manipol sebagai bagian dari GBHN
4. Pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955
5. Pengangkatan pimpinan MPRS sebagai menteri
6. Kebijakan MPRS tahun 1963 tentan penetapan Presiden Sukarno sebagai presiden seumur hidup.

Sistem demokrasi terpimpin menunjukkan gejala keruntuhannya ditandai dengan adanya kemunduran di segala aspek, baik dalam politik. Peristiwa penting yang menggoncang sistem demokrasi terpimpin adalah G 30 S/PKI. Peristiwa ini akhirnya mengakibatkan berubahnya keseimbangan politik di Indonesia dengan hancurnya musuh utama yaitu PKI dan tergulingnya Presiden Sukarno dari jabatan kepresidenan.