jelaskan perbedaan pemilu sebelum dan sesudah tahun 2004 !

Pemilu pada tahun 2004 mulai dilaksanakan dengan langsung. Sedangkan sebelum 2004 masih keputusan ditempat.

1. Tujuan Pemilu

sebelum: Memilih DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kotamadya

sesudah: Memilih DPR, DPRD provinsi dan kota, DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

2. Sistem Pemilihan

sebelum: Proposional dengan stelsel daftar (pilih/coblos gambar partai politik saja).

sesudah: Proporsional dengan daftra calon terbuka (pilih/coblos/contreng gambar partai politik dan nama calon di bawah gambar partai politik yang dipilih).

3. Daerah Pemilihan

sebelum: Didasarkan pada kabupaten/kotamadya atau provinsi.

sesudah: 1. Didasarkan pada jumlah penduduk. yang ada di wilayah tersebut
2. Daerah pemilihan untuk DPR. adalah provinsi. Daerah pemilihan untuk DPRD adalah kabupaten/kotamadaya. Daerah pemilihan DPRD kabupaten/kotamadaya adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.

4. Peserta Pemilu

sebelum: Partai politik

sesudah: Partai politik dan perorangan (individu)

5. Syarat Pertai Politik

sebelum: Memiliki pengurus dan sekretariat tetap di setengah pada kabupaten/ kotamadya yang ada di provinsi

sesudah: 1. Memiliki pengurus dan sekretariat tetap didua atau tiga pada kabupaten/ kotamadya yang ada di provinsi

2. Memiliki anggota 1.000 orang atau seperseribu penduduk di setiap kabupaten/kotamadya yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA).

6. Syarat Perorangan Sebagai Peserta Pemilu

sebelum: Tidak ada.

Sesudah: 1. Didukung minimal 1.000 orang di provinsi yang berpenduduk satu juta orang dan minimal 5.000 orang di provinsi berpenduduk kurang 15 juta orang
2. Dukungan tersebut tersebar di sekurang-kurangnya di 25% dari jumlah kabupaten/kotamadya provinsi yang bersangkutan.

7. Panitia Penyelenggara

sebelum: Di pusat dilaksanakan oleh KPU dan Panitia Pemilihan Indonesia sebagai pelaksana pemilu. Di daerah dilakasanakan oleh Panitia Pemilihan Daerah (PPD) tingkat I dan II.

sesudah: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat sampai ke daerah yang bersifat nonpartisipan, independen dan tetap (sampai 5 tahun).

8. Syarat Calon Legislatif

sebelum: Surat keterangan dari penurus parpol yang menyatakan calon mempunyai pengalaman setaraf dengan SMA.

sesudah: Harus memiliki ijazah SMA/sederajat

9. Pelibatan Perempuan

sebelum: Tidak ada.

sesudah: Nominasi caleg memerhatikan kuota 30% perempuan.

10. Penegakan Hukum

sebelum: Tidak ada ketentuan pidana.

sesudah: Ada ketentuan pidana beserta hukum acaranya/prosedurnya.